Pragmatisme yang Mendegradasi Moral Guru

Dunia pendidikan kita akhir-akhir tengah dirundung duka. Beberapa persoalan pelit, datang silih berganti. Dalam beberapa bulan ini, penulis mencatat sedikitnya tiga kejadian mendasar yang patut kita cermati. Kejadian paling anyar adalah dugaan manipulasi nilai yang terjadi di SMAN 3 Makassar (Fajar, 23/07/08). Pemalsuan nilai dilakukan agar dapat lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur khusus di Univeristas Hasanuddin. Sebelumya, kasus yang cukup menghebohkan adalah pungutan liar yang terjadi di sejumlah sekolah di Makassar yang berujung pencopotan dan mutasi sejumlah kepala sekolah. Tiga bulan yang lalu, dalam pelaksanaan Ujian Nasional juga terjadi kecurangan pembocoran soal yang melibatkan sejumlah kepada sekolah dan guru. Dalam hajatan yang sama, ditenggarai sejumlah oknum guru memberikan bantuan berupa kunci jawaban kepada siswa.

          Rentetan kejadian itu harusnya membuat kalangan pendidik merasa berkecil hati. Malu! Rasanya kata itu tepat untuk menggambarkan prilaku sejumlah oknum guru. Memang oknum yang terlibat sangat tidak signifikan dengan jumlah guru secara keseluruhan. Tetapi, cap negatif yang lahir tidak lagi diarahkan untuk orang per orang. Secara general, masyarakat kita menyebut bahwa pelaku berbagai tindak kecurangan itu adalah guru. Dengan demikian, maka sesungguhnya yang tercoreng (tertuduh) adalah guru sebagai profesi.

          Dari analisa penulis, rentetan kejadian ini mengindikasikan adanya degradasi moralitas di kalangan pendidik kita. Degradasi itu lahir sebagai akibat pragmatisme guru. Pragmatisme dalam hal ini adalah hasrat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan sesaat dan keinginan memperoleh prestasi, meskipun sifatnya semu. Beberapa hal yang penulis dapat kemukakan sebagai faktor pendorong lahirnya berbagai kecurangan itu adalah; Baca lebih lanjut

Guru Tidak Layak Mengajar, Mau Diapakan?

Harian Fajar Makassar (12/04/08) merilis berita yang sangat mencengangkan bagi dunia pendidikan di Sulawesi Selatan. Mengutip data yang dikeluarkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas), Fajar melaporkan bahwa sekitar 80 ribu guru di Sulsel tidak layak mengajar. Hampir 50 persen dari jumlah itu merupakan guru-guru yang mengajar pada tingkat sekolah dasar.

Sebagai gambaran, kualitas guru secara nasional dewasa ini memang cukup memprihatinkan. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 menyatakan bahwa guru SD negeri yang tidak memenuhi kriteria layak untuk mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya berjumlah 558.675 orang atau sebesar 45,2% sedangkan pada SD swasta sebanyak 50.542 orang atau setara dengan 4,1% dari total jumlah guru SD sebanyak 1.234.927 orang. Di tingkat SMP terdapat 108.811 guru negeri dan 58.832 guru swasta dari total guru sebanyak 466.748 orang (35,9%) yang dinilai tidak layak mengajar. Sementara  untuk tingkat SMA terdapat 35.424 guru negeri dan 40.260 guru swasta dari jumlah keseluruhan 230.114 orang (32.8%) dinyatakan tidak layak mengajar. Sedangkan di tingkat SMK, dari jumlah keseluruhan guru yang berjumlah 147.559 orang, yang dianggap tidak layak mengajar berjumlah 20.678 orang (guru negeri) dan 43.283 orang (guru swasta) atau sama dengan 43,3%.

Pada madrasah, Azyumardi Azra (2002) mengemukakan bahwa hanya 20 persen guru yang layak (qualified), 20 persen mismatch, dan 60 persen belum atau tidak layak (underqualified atau unqualified). Baca lebih lanjut