Masalah Kesejahteraan dan Pencitraan Profesi Guru

Sudah bukandsc00982.jpg rahasia umum lagi, jika sebagian dari kalangan pendidik hidup secara pas-pasan. Utamanya guru yang berstatus honores atau guru swasta. Tidak mengherankan jika banyak guru yang mencoba menekuni profesi sampingan. Sejumlah tenaga pendidik utamanya yang tinggal di daerah mencoba melakoni pekerjaan sampingan di luar tugas mengajar. Di Bandar Lampung, seorang guru  nyambi sebagai tukang becak karena gaji yang diterima Rp 126.000 per bulan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarganya (Kompas, 9 Mei 2006).  Di sisi lain, guru dituntut untuk tampil ideal dengan bekerja secara profesional  sekaligus menjadi ujung tombak perubahan seiring tuntutan dunia pendidikan yang berjalan sangat cepat. Akibatnya, guru seringkali menjadi kambing hitam atas kegagalan dalam pengelolaan pendidikan. Kurang profesional dan tidak kompeten merupakan contoh tudingan yang sering kali dialamatkan kepada guru.

Mohamad Surya (2002), Ketua PGRI mengakui imbalan jasa yang diterima oleh guru baik yang bersifat materi maupun nonmateri masih jauh dari tuntutan rasa kepuasaan guru. Meskipun sesungguhnya martabat dan harga diri guru tidak diukur dari aspek materi dan simbol-simbol lahiriah. Sedangkan Andreas Harefa menilai bahwa pemberian kesejahteraan yang tidak manuasiwi bagi guru merupakan tindakan penghinaan yang pada akhirnya akan mengkerdilkan jiwa kalangan pendidik.

                 Beberapa ekses negatif dapat ditimbulkan dari keterabaian nasib guru. Pertama, dapat berpengaruh terhadap mental dan kinerja guru.  Rendahnya kesejahteraan dapat menimbulkan mental asal kerja. Kegiatan mengajar hanya menjadi rutinitas belaka. Perhatian guru akan tersita pada upaya menutupi permasalahan ekonomi di luar profesi guru. Akibatnya, guru tidak dapat melaksanakan tugas profesionalnya dengan maksimal.                 Kedua, dapat menimbulkan  image negatif bagi profesi guru. Jika guru tidak memiliki jaminan kesejahteraan, maka profesi guru bisa jadi akan ditinggalkan. Keenggenan untuk menekuni profesi guru sudah mulai tampak saat ini. Animo masyarakat (baca: generasi muda) untuk menekuni jenjang pendidikan keguruan terlihat sangat kurang. Sebaliknya, peminat jalur pendidikan non-keguruan justru membludak. Salah satu alasan lulusan sekolah menengah tidak memilih jalur pendidikan keguruan ádalah kurangnya jaminan masa depan.  Hasil penelitian Balitbang Depdiknas menunjukkan bahwa salah penyebab rendahnya penguasaan guru terhadap mata pelajaran yang diajarkannya disebabkan mereka (guru) memasuki lembaga pendidikan guru hanya karena takut tidak dapat diterima di lembaga pendidikan tinggi lainnya (Soedijarto, 2002). Padahal, James B. Conant merekomendasikan agar mereka yang menjadi guru harus termasuk dalam 20% teratas lulusan sekolah menengah.Kita tidak ingin profesi guru dijadikan sebagai pilihan terakhir. Ia dipilih manakala tidak ada lagi profesi atau pilihan lain yang bisa didapatkan. Kita juga tidak ingin orang-orang yang menempuh pendidikan keguruan adalah hanya orang yang tidak lulus dari pilihan utamanya. Profesi guru membutuhkan orang-orang terbaik secara intelektual dan moral.                Sosok guru yang ideal dalam pandangan Mohamad Surya (2002) adalah memiliki semangat juang yang tinggi, mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dengan tuntutan dan perkembangan iptek, mampu belajar dan bekerja sama dengan profesi lain, memiliki etos kerja yang kuat, memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan karier, berjiwa profesional tinggi, sejahtera lahir dan batin, berwawasan masa depan, dan mampu melaksanakan perannya secara terpadu.                Perbaikan nasib guru bukan merupakan tanggung jawab kaum guru semata. Peranan masyarakat dan pemerintah sangat besar untuk membangun citra profesi guru yang dibanggakan. Menurut penulis, tiga hal berikut merupakan faktor yang dapat menentukan martabat profesi guru.Pertama, kerja keras guru untuk memberikan nilai yang pantas bagi profesi guru. Profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi yang dilakukan oleh guru akan mengundang simpati masyarakat untuk memberikan apresiasi dan nilai terhadap profesi guru. Citra profesi yang baik diharapkan kelak membawa implikasi bagi kesejahteraan guru.Kedua,  komitmen pemerintah. Peningkatan kesejahteraan guru sangat tergantung dari komitmen pemerintah sebagai pihak yang menggaji guru. Kita menyadari bahwa kondisi negara kita saat ini tidak memungkinkan untuk memberikan gaji tinggi bagi semua pegawai. Meskipun demikian, kita bisa melihat bahwa ada banyak proyek yang sebetulnya tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, ada banyak  pengeluaran negara yang tidak efisien yang hanya menghambur-hamburkan uang negara, dan ada banyak kebijakan  yang tidak berpihak pada rakyat. Kalau eksekutif dan legislatif di daerah dan di pusat memperoleh gaji besar, mengapa guru yang tinggal di daerah terpencil tidak bisa memenuhi kebutuhannya dari gaji yang diperoleh? Bukankah antara mereka sama-sama  melakukan pengabdian untuk bangsa. Guru tidak menuntut mobil dinas mewah seperti para elit pemerintahan tetapi hanya berharap biaya transportasi ke sekolah bisa terpenuhi.                 Ketiga, memperkuat posisi tawar organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru harus memosisikan diri sebagai wadah perjuangan guru. Tanggap dalam menjemput aspirasi dan memperjuangkan kepentingan guru. Memiliki posisi tawar yang kuat serta ‘didengar’ oleh pihak pengambil kebijakan. Bukan sebaliknya memanfaatkan dan memperdaya guru untuk kepentingan tertentu.Esensi organisasi profesi adalah kemampuan organisasi itu untuk memperjuang-kan kepentingan anggotanya. Zamroni (2001) mengatakan bahwa perlu dikembangkan kesadaran akan hak-hak guru sehingga mereka dapat bereaksi manakala hak mereka terancam. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membentuk sebuah organisasi profesi yang mandiri. Payung hukum tentang hal ini pun sudah sangat jelas dalam pasal 41 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kita berharap kelak profesi guru akan menjadi profesi terhormat. Dari segi kesejahteraan mampu memberikan rasa aman terhadap kebutuhan secara moril dan materil. Semoga!

Iklan

Cara Cagub Meraih Simpati Publik di Soroako

Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan masih tersisa beberapa bulan lagi. Namun, aroma kampanye para Cagub/Cawagub mulai terlihat di mana-mana. Berbagai spanduk, baliho, maupun stiker dengan mudah dapat ditemukan. Tidak terkecuali di kota kecil seperti Soroako. Dari ketiga calon Cagub/Cawagub yang disebut-sebut akan maju dalam Pilkada November mendatang, semua melakukan kegiatan sosialisasi diri di kota kecil ini.

Berbagai media pun digunakan untuk sekadar memperkenalkan diri hingga meraih simpati publik, yang ujung-ujungnya tentu berharap dipilih di hari H kelak. Dari spanduk yang dipajang di pinggir jalan, hingga stiker di mobil-mobil pribadi maupun angkutan umum.

Usaha ‘keras’ merebut simpati masyarakat Soroako ini cukup unik. Mengingat penduduk yang memiliki hak pilih masih kurang dari 10 ribu jiwa. Jika dikalkulasi secara ekonomi, maka dapat dikategorikan high cost. Betapa tidak suara yang sedemikian kecil untuk ukuran pemilihan kepala daerah, diperebutkan dengan ongkos politik yang begitu mahal. He..he..Nampaknya mereka tidak tahu jika calon pemilihnya sungguh terbatas!

Pun mereka terkesan ‘menghalalkan’ segala cara untuk memperoleh citra positif, baik, peduli, ataupun berhasil. Tengok saja bunyi slogan salah satu colon gubernur yang ramai tertempel di angkutan umum maupun kendaraan pribadi. “Bersama (XXX, salah seorang cagub) Luwu Timur Lebih Sejahtera”. Ini seolah-olah mengesankan bahwa hanya Gubernur XXX yang berhasil mensejahterakan Lutim. Gubernur lainnya GAGAL, sehingga Sang Calon layak dipilih kembali. He..he.. bukanlah sejak Lutim berdiri sebagai daerah otonom, baru dipimpin satu orang gubernur.

Curi Start Kampanye

Sisi lain yang cukup memprihatinkan adalah curi start kampanye.Ini bisa dilihat dari baliho calon gubernur yang telah menyebut diri mereka sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008-2013. Jelas ini curi start kan! Ingat, hingga saat ini, belum ada calon gubernur. Bukankah Cagub/Cawagub ditetapkan oleh KPU. Hingga saat ini, belum ada Cagub/Cawagub yang ditetapkan, karena memang tahapannya belum sejauh itu, he..he..mendaftar aja belum. Ya, yang ada adalah Cagub/Cawagub yang ditetapkan partai politik. Sehingga, baliho mereka mestinya dihiasi tulisan “Calon Gubernur/Wakil Gubernur Partai XXX).

Dari sisi pendidikan politik tentu hal ini bukan hal yang bagus. Apalagi di negeri yang baru membangun demokrasi. Bagaimana menurut Anda?